BANDUNG- Gubernur Jabar, H. Ahmad Heryawan bersama jajaran Muspida lain masing-masing Kajati Jabar, Kapolda Jabar dan Ketua DPRD Jabar, bertempat di Gedung Sate menggelar rapat tertutup. Dari informasi yang dihimpun jabarprov.go.id (21/3), Gubernur Jabar beserta jajaran Muspida membahas hasil rakersus Presiden beberapa hari yang lalu diantaranya soal kenaikan harga BBM.
Gubernur, usai menggelar rapat tertutup dalam keterangannya kepada wartawan usai rapat mengungkapkan sejumlah alasan mengapa pemerintah berencana menaikkan harga BBM pada April 2012 mendatang.
Menurut Gubernur, alasan pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) disebabkan mayoritas BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati pemilik kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum. Sebanyak 93% BBM bersubsidi digunakan untuk kendaraan pribadi. Sementara itu, 7% BBM bersubsidi dipergunakan untuk kendaraan umum. Adanya kenyataan ini, pemerintah ingin mengalihkan subsidi yang awalnya cukup besar untuk orang-orang mampu.
Fakta lain harga BBM di pasaran dunia sangat tinggi sehingga jika subsidi BBM tidak dikurangi, subsidi akan naik 3 triliun rupiah lebih per tahun. Dengan demikian, negara akan kesulitan kalau memberikan subsidi semakin besar kepada masyarakat mampu.
Salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah pusat adalah dengan menggratiskan biaya pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi kendaraan umum. Caranya struk pembayaran pajaknya bisa ditukar seharga pajak yang dibayarkan.
Di pihak Pemerintah daerah, ujar Gubernur tetap harus melakukan antisipasi. Di tingkat Jabar sendiri dibentuk tim gabungan yang terdiri dari Pemprov Jabar, Polda Jabar, Kodam III/Siliwangi serta instansi terkait lainnya. Tugasnya adalah mengambil langkah menyikapi rencana kenaikan harga BBM. (Nur)
Gubernur, usai menggelar rapat tertutup dalam keterangannya kepada wartawan usai rapat mengungkapkan sejumlah alasan mengapa pemerintah berencana menaikkan harga BBM pada April 2012 mendatang.
Menurut Gubernur, alasan pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) disebabkan mayoritas BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati pemilik kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum. Sebanyak 93% BBM bersubsidi digunakan untuk kendaraan pribadi. Sementara itu, 7% BBM bersubsidi dipergunakan untuk kendaraan umum. Adanya kenyataan ini, pemerintah ingin mengalihkan subsidi yang awalnya cukup besar untuk orang-orang mampu.
Fakta lain harga BBM di pasaran dunia sangat tinggi sehingga jika subsidi BBM tidak dikurangi, subsidi akan naik 3 triliun rupiah lebih per tahun. Dengan demikian, negara akan kesulitan kalau memberikan subsidi semakin besar kepada masyarakat mampu.
Salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah pusat adalah dengan menggratiskan biaya pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi kendaraan umum. Caranya struk pembayaran pajaknya bisa ditukar seharga pajak yang dibayarkan.
Di pihak Pemerintah daerah, ujar Gubernur tetap harus melakukan antisipasi. Di tingkat Jabar sendiri dibentuk tim gabungan yang terdiri dari Pemprov Jabar, Polda Jabar, Kodam III/Siliwangi serta instansi terkait lainnya. Tugasnya adalah mengambil langkah menyikapi rencana kenaikan harga BBM. (Nur)
